Home / Wacana / Menggagas Desa 2.0

Menggagas Desa 2.0

Logo Desa 2.0
Logo Desa 2.0

Gerakan Desa Membangun (GDM) merupakan gerakan kolektif desa—pemerintah desa dan masyarakat desa—untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam aktivitas tata kelola sumberdaya dan pelayanan publik di desa. UU No 6 tahun 2014 telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar asal-usul dan wewenang lokal berskala desa (Pasal 19). Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa (Pasal 82-86).

Setiap desa membutuhkan sistem/aplikasi yang mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan desa secara baik dan bersih (good and clean governance). Melalui dukungan sistem itu, desa dapat mengelola basis data desa dan menyebarluaskan isu-isu perdesaan. Pemerintah desa dapat mengambil kebijakan yang tepat karena merujuk pada sistem pendukung pengambilan keputusan (decision support system) berbasis data yang lengkap dan akurat. Sistem Informasi Desa mendukung tata kelola desa secara akuntabel dan transparan.

Konten desa menjadi bagian penting dari keberagaman konten internet di Indonesia. Penyebarluasan konten-konten desa dapat mengurangi isu-isu miring atas dunia perdesaan. Selain itu, desa dapat mempromosikan potensi dan produk unggulan mereka melalui dunia internet. Aktivitas infomobilisasi desa akan meningkatkan pengarusutamaan isu-isu perdesaan di ranah publik.

Slogan Desa MembangunAPJII (2013) melaporkan sebagian besar desa belum bisa menikmati infrastruktur telekomunikasi yang baik. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Desa harus mempertimbangkan keragaman kondisi kawasan perdesaan, baik desa yang belum ataupun sudah memiliki akses internet. Aplikasi juga dirancang dengan tampilan/antarmuka yang ramah dan responsif bagi pengguna internet bandwidth rendah, termasuk keragaman piranti keras (desktop maupun mobile).

Aplikasi Sistem Informasi Desa sebaiknya berplatform free and open source sehingga desa dapat mengkostumisasi sumber kode sesuai dengan kebutuhan desa. Aplikasi akan terus berkembang dari masa ke masa. Desa juga bisa memanfaatkan aplikasi secara gratisan sehingga mengurangi tindak pembajakan piranti lunak. Akhirnya, tata kelola desa makin transparan dan akuntabel.

Internet mendukung komunikasi maupun pertukaran informasi antardesa yang secara geografis jaraknya sangat jauh. Penyebarluasan konten desa melalui web mampu mengangkat peristiwa dan potensi desa ke ruang publik, bahkan menjadi diskursus baru dalam tata kelola desa, seperti Desa Mandalamekar (Tasikmalaya), Desa Melung (Banyumas), Desa Ciburial (Bandung), Desa Garawastu (Majalengka), Desa Panjalu (Ciamis), Desa Harapan Jaya (Indragiri Hilir), Desa Hanura (Pesawaran), Desa Ciendeur (Cianjur), dan Gampong Cot Baroh (Pidie).

Peran media arus utama juga penting. Publikasi desa di sejumlah media nasional, baik cetak, televisi, radio, maupun online, semakin melantang isu-isu perdesaan. Sejumlah pemerintah kabupaten bekerjasama dengan GDM untuk memfasilitasi program peningkatan kapasitas pemerintah desa di wilayahnya. Bahkan, sejumlah kementerian (Kemendagri, Kemkominfo, Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal, TNP2K-Sekretariat Wakil Presiden) meminta sejumlah kepala desa anggota GDM sebagai instruktur dalam pelatihan mereka.

Bagi GDM, intensitas pertukaran informasi desa akan memperkuat jaringan kerja antardesa. Pada Juni 2012, GDM mengawal RUU Desa yang tengah dibahas oleh Pansus RUU Desa. Desa-desa memproduksi konten, ada yang berupa teks, gambar, maupun video yang berisi usulan maupun kritik atas materi RUU Desa. Konten itu dipublikasikan melalui web desa dan disebarluaskan tautannya melalui sosial media. Desa juga melakukan nobar (nonton bareng) sidang-sidang Pansus melalui video streaming. Akhirnya, Pansus RUU Desa menyetujui sejumlah pasal yang diusulkan GDM dalam materi UU Desa.

Di balik kesuksesan di atas, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur telekomunikasi di desa menjadi kendala utama pemanfaatan web di wilayah perdesaan. Sebagian besar desa belum memiliki akses internet kabel sehingga mereka hanya menggunakan paket data seluler, bahkan ada desa yang harus menempuh jarak 5-20 Km untuk mencari akses internet. Akibatnya, aliran konten desa melalui website desa berjalan lambat dan jenisnya kurang variasi. Peningkatan kapasitas pengelola web akan menambah variasi jenis konten yang diproduksi oleh desa.

Selama ini pelayanan publik di desa masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Pemerintah desa juga belum memiliki sistem yang mendukung pengelolaan data di desa sehingga pelaporan disajikan banyak berdasarkan asumsi semata. Untuk itu, pemerintah desa butuh pengembangan aplikasi pengolahan basis data untuk mendukung sistem tata kelola sumber daya desa.

Program Desa 2.0 bertujuan untuk meningkatkan produksi konten isu-isu perdesaan serta promosi potensi dan produk unggulan desa. Program ini juga mendukung pengembangan CMS (content management system) web yang semakin ramah/responsif pada bandwidth rendah sehingga dapat diakses melalui desktop maupun mobile. Pengadaan server yang memiliki bandwidth unggah (upload) yang besar diperlukan agar mampu melayani hosting desa dan mempercepat proses posting konten. Melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Desa, desa mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik dan jumlah kebijakan (Perdes dan SK Kepala Desa) di desa.

Tulisan ini disarikan dari situs ciptamedia.org

www.pdf24.org    Send article as PDF   

One comment

  1. Dalam rangka meningkatkat desa, diharapkan masyarakat berpartisipasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 72 = 82